PENERAPAN HUKUM YANG MENCERMINKAN PARADIGMA HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN ALAT UNTUK MEREKAYASA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

PENERAPAN HUKUM YANG MENCERMINKAN PARADIGMA HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PONOGRAFI

Pasal-pasal Pornografi untuk perlindungan anak

Pasal 15

·         Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Mengapa dikatakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, karena pada pasal ini setiap orang tua wajib melindungi anak nya dari hal yang tidak baik untuk anak dan orang tua sebaiknya tidak memfasilitasi anak dengan gadget atau hp yang berlebihan pada anak karena kalau orang tua memfasilitasi dengan gadget yang berkualitas baik itu akan membahayakan pada anak-anak untuk mengakses situs-situs yang negative seperti pornografi. Berikan pada anak gadget atau hp dengan kualitas standart saja tidak berlebihan.

Pasal 16

1)     Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga,dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, sertapemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korbanatau pelaku pornografi.

2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihansosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Dikatakan sebagai alat untuk melayani kebutuhan karena pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, keluarga atau masyarakat berkewajiban untuk memberi pendampingan bagi korban atau pelaku pornografi, karena apabila tidak ada lembaga-lembaga tersebut pelaku pornografi akan seenaknya sendiri dan terus melakukan pornografi sedangkan untuk korban adanya lembaga-lembaga ini sangat penting karena untuk mendampingi si korban dan memberi pengarahan si korban agar tidak melakukan hal negative tersebut.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Dikatakan sebagai alat untuk melayani kebutuhan karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melayani masyarakat dengan menghindarkan masyarakat untuk melakukan hal negative seperti pornografi, yaitu dengan cara mencegah pembuatan video,  gambar maupun dalam bentuk lainnya dan juga mencegah adanya penyebarluasan video dan gambar.Walaupun pornogfari terjadi di daerah kecil sekalipun harus tetap di tindaklanjuti. Meskipun hanya sebuah gambar, tapi kalau gambar itu tidak senonoh dan bisa dilihat siapapun dan tiak terkecuali hal tersebut akan menyebabkan moral masyarakat Indonesia semakin buruk.

Pasal 21

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan

d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 21 ayat 1 poin (a) dijelaskan bahwa setiap orang yang mengetahui orang lain melakukan tindak pornografi harus melaporkan kepada pihak yang berwajib karena hak tersebut sudah melanggar Undang-Undang . pada boin (b) dijeaskan bahwa ketika ada anak dibawah umur yang melihat atau melakukan tindak pornografi maka kita wajib menggugat anak tersebut, karena tindakan itu berkaitan dengan pasal 15 yaitu setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah mengakses terhadap informasi pornografi. Untuk poin (c) setiap orang harus melakukan  sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan pornografi agar masyarakat mengenal beberapa hal tentang poin-poin pornografi yang berguna bagi mereka dan lingkungannya. Dan untuk poin yang terakhir atau (d) para pemimpin dari mulai rt ,kepala desa sampai ke pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi ke berbagai daerah mereka masing-masing untuk dampak positif kedepanya.

Sedangkan untuk pasal 22 ini intinya hampir sama dengan pasal 21 hanya saja pada pasal 22 ini lebih mengarah kepada orang yang mengetahui tindak pornografi dan melaporkan kepada yang berwenang apabila orang yang mengetahui ini diancam oleh si pelaku pornagrafi, orang yang mengetahui akan mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang.

PENERAPAN HUKUM YANG MENCERMINKAN HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yangmengandung muatan pornografi.

Analisis :

Dalam pasal ini dikatakan hukum sebagai alat rekayasa sosial karena melarang siapapun orang atau setiap orang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model video ataupun gambar yang mengandung unsur pornografi. Mengapa dilakukan hal ini ?karena untuk mencegah siapapun orangnya untuk menjadikan orang lain sebagai model pornografi, dengan cara ini video ataupun gambar mungkin tidak akanada di situs-situs yang berbau porno.

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah

berwenang:

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografiatau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaanpornografi; dan

c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalammaupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan

penggunaan pornografi.

Analisis :

Dalam pasal ini dikatakan hukum sebagai alat rekayasa sosial karena di dalam poin (a) menjelaskan bahwa dilakukan pemutusan jaringan dan memblokur situs porno adalah suatu tindakan untuk mencegah anak yang ingin mengakses situs ataupun konten-konten yang berbau porno, dan yang (b) memberi pengawasan terhadap pembuat, penyebarluasan, dan penggunaan situs porno. Untuk yang poin (c) melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dengan hal tersebut siapapun orangnya tidak dapat mengakses situs-situs pornografi. Hal ini dilakukan untuk menegakkan hukum dan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial agar masyarakat lebih baik lagi.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Analisis :

Dikatakan hukum sebagai alat merekayasa sosial karena dalam pasal ini ada denda-denda dan hukuman pidana kepada yang melakukan. Dengan diadakannya pasal ini dapat menciptakan cara agar peraturan hukum lebih ditegakkan dan untuk mencapai tujuan sosial, jadi apabila diberlakukan denda sedemikian rupa banyaknya oran yang melakukan akan jera dengan denda yang diberikan karena denda tersebut bukan nominal yang sedikit.

 

PASAL-PASAL YANG PERLU DIKAJI ULANG atau DIRUBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki,atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Analisis :

Seharusnya dalam pasal ini kata “kecuali yang bi beri kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”dihapuskan, karena sudah jelas pada pasal 4 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Jadi dalam bentuk apapun hasilnya itu tidak diperbolehkan, tetapi pada pasal ini malah memberi kewenangan, jadi alangkah baiknya untuk di hapus.

Pasal 13

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturanperundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Yang perlu dirubah pasal 13 ayat (2)

Analisis pasal 13 ayat (2) :

Pada pasal 13 ayat (2) tersebut seolah-olah pembuatan, penyebarluasan dan pengguanaan pornografi itu boleh dilakukan hanya saja cara melakukannya, seharusnya baik membuar, menyebarluasakan dan menggunakan itu tidak boleh hal ini sesuai dengan pasal 4 UU tahun 2004 tentang pornografi yang berbunyi :

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secaraeksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankanketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsunglayanan seksual.

Seharusnya pasal 13 ayat (2) ini diganti dengan Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak boleh dilakukan di tempat manapun.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, danpenggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanankesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Analisis :

Pada pasal 14 ini sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin pornografi dilakukan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, apabila hal ini dilakukan di tingkat pendidikan moral anak akan menjadi rusak dengan hal tersebut. Seharusnya pasal ini dirubah dengan “ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan apapun tidak boleh dilakukan sesuai deangan pasal 4 “ 

sumber :
www.kemenag.go.id
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi